Oleh: Faisal Kuba*
Api itu sedang menyala di tanah jauh, dibelahan benua lain, di balik reruntuhan, gedung mewah, toko, bangunan dan masjid. Suara dentuman yang tak lagi mengejutkan siapa pun. Di Gaza, di Rafah, di Tel Aviv, di Damsyik, dan di Teheran, manusia jatuh satu per satu seperti daun di musim dingin.
Lalu kamera menyorot wajah anak-anak yang menangis tanpa tahu siapa yang membunuh ayahnya, perempuan yang meratap sambil menggendong jasad anaknya, dan lelaki-lelaki berseragam atau bersorban yang saling mengutuk, membom, dan menanggalkan sisi insaniahnya. Dunia menyulut api. Lalu, siapa yang akan menjaga rumah kita?
Konflik Iran dan Israel bukan hanya soal politik luar negeri. Ia adalah refleksi dunia yang kehilangan kepala keluarga. Dunia tanpa ayah—tanpa pemimpin yang adil, tanpa penjaga rumah tangga peradaban. Ketika Amerika bersikap seperti mertua yang ikut campur rumah tangga orang lain, dan negara-negara Arab menjadi saudara ipar yang diam saat anaknya dipukuli, maka siapakah yang akan menjaga rumah umat ini?
Indonesia, dengan segala keislamannya yang santun dan diplomatis, tampak bingung menentukan sikap. Netral dalam diplomasi bukan berarti netral dalam kemanusiaan. Dalam fiqh keluarga, suami yang mendiamkan kekerasan dalam rumah tangga disebut dayyuts, yang oleh Rasulullah dikutuk karena tidak memiliki kecemburuan atas kehormatan keluarganya. Apakah kita, sebagai bangsa dan umat, akan memilih menjadi penonton abai yang tidak lagi memiliki ghirah?
Namun, mari kita melihat ke dalam rumah kita sendiri—Indonesia. Negeri dengan lebih dari dua ratus juta umat Islam ini ibarat keluarga besar yang rumahnya dikelilingi pagar adat, undang-undang, dan sopan santun diplomasi. Ketika dunia di luar sedang membakar diri dalam konflik, rumah kita masih tampak tenang. Tapi ketenangan itu bukan karena damai, melainkan karena sebagian dari kita memilih diam. Diam yang kadang menyamar sebagai netralitas, atau dibungkus dengan dalih “jangan ikut campur urusan orang.”
Padahal, dalam syariat keluarga Islam, tidak ada ruang untuk netral terhadap kezhaliman. Seorang ayah tak boleh berdiam jika ada tangan yang mengancam keluarganya, betapa pun jauhnya tangan itu berasal. Maka sebagai bangsa, sikap diam terhadap tragedi kemanusiaan di Palestina, atau terhadap ancaman yang ditujukan kepada negeri-negeri Muslim seperti Iran, bukanlah netralitas yang terpuji. Itu adalah kelalaian dalam menjaga rumah umat. Dan bila kita terus mendiamkannya, bukan tak mungkin bara api itu akan sampai ke sajadah kita sendiri.
Indonesia seharusnya tidak sekadar menampilkan wajah moderat yang ramah, tetapi juga memperlihatkan keberanian moral sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai rahmatan lil ‘alamin. Dalam konteks hukum keluarga Islam, ada konsep penting yaitu wilayah—tanggung jawab dan perlindungan terhadap mereka yang ada dalam naungan kita. Maka umat Islam Indonesia punya kewajiban moral untuk menyuarakan kebenaran, sekalipun itu jauh di seberang benua. Bukankah Nabi SAW bersabda bahwa perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayang adalah seperti satu tubuh? Ketika satu bagian sakit, seluruh tubuh ikut merasakannya.
Tapi mengapa kita seolah tak merasakannya?
Mungkin karena rumah kita sendiri sedang rapuh. Keluarga-keluarga Muslim di negeri ini tengah sibuk mengurus luka-luka domestik: perceraian yang meningkat, anak-anak yang kehilangan arah, dan budaya konsumtif yang menyusup masuk ke ruang makan dan ruang belajar. Ketika televisi sibuk menayangkan hiburan dan media sosial penuh dengan selebritas instan, maka tragedi Palestina atau ketegangan di Timur Tengah hanyalah sekilas berita yang lewat di antara gulir jempol.
Inilah yang harus kita khawatirkan: bahwa tanpa disadari, kita sedang kehilangan kepekaan sebagai keluarga besar umat Islam. Dan jika nilai-nilai keadilan, empati, dan keberanian tidak lagi ditanamkan sejak meja makan keluarga, maka generasi kita berikutnya hanya akan mengenal Palestina sebagai topik lomba pidato, Iran sebagai tajuk berita politik.
Lalu bagaimana kita membalas semua ini?
Kita tidak harus mengangkat senjata, tapi kita harus mulai mengangkat kesadaran. Mulai dari rumah sendiri: dari cara orang tua bicara kepada anak-anak tentang apa itu keadilan, apa itu keberpihakan kepada yang lemah, dan bagaimana Islam memerintahkan kita untuk berdiri di pihak yang benar, sekalipun melawan arus. Pendidikan keluarga harus kembali menjadi ruang pertama di mana anak-anak belajar tentang dunia bukan hanya lewat layar, tetapi lewat nilai.
Dari perspektif hukum keluarga Islam, ada sejumlah solusi konkret dan jitu yang dapat ditawarkan untuk menghadapi krisis moral akibat perang dan ketidakpedulian:
Pertama, menguatkan kembali peran kepala keluarga sebagai qawwam yang tidak hanya bertanggung jawab memberi nafkah, tapi juga memberi arah moral dan sosial dalam keluarga. Ayah tidak boleh abai terhadap kondisi umat dan harus menjadi teladan dalam keberpihakan kepada keadilan.
Kedua, menghidupkan majelis keluarga sebagai forum musyawarah. Di dalamnya, pembahasan isu-isu keumatan harus menjadi hal biasa. Anak-anak tidak hanya ditanya tentang nilai ujian, tapi juga diajak memahami penderitaan saudara seiman di belahan bumi lain.
Ketiga, memasukkan dimensi solidaritas global ke dalam pendidikan anak-anak melalui kurikulum informal di rumah: membaca kisah Palestina bersama, berdiskusi tentang nilai-nilai keberanian dan keadilan dalam Islam, serta melatih empati lewat aksi sosial sederhana.
Keempat, negara dan ormas Islam harus memperkuat kerja sama diplomasi moral melalui jalur keulamaan dan kemasyarakatan. Seperti halnya kewajiban nafkah yang tidak terbatas pada materi, diplomasi moral adalah bentuk ‘nafkah sosial’ terhadap umat yang lebih luas. Negara tidak boleh hanya menjadi penonton dalam tragedi global, melainkan harus bersikap sebagai pelindung nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan.
Kelima, peran ibu dalam keluarga harus diperkuat sebagai madrasah pertama bagi anak-anak. Dalam hukum keluarga Islam, ibu bukan sekadar pengasuh, tetapi pembentuk akhlak. Ia bisa menanamkan nilai cinta damai, solidaritas, dan semangat keislaman melalui dialog, cerita, dan kebiasaan. Keteladanan ibu dalam menyikapi isu keumatan akan tertanam dalam hati anak-anak sejak dini.
Keenam, memperluas fungsi keluarga sebagai agen perubahan sosial. Dalam Islam, keluarga bukan hanya tempat berlindung tetapi juga ruang kaderisasi peradaban. Maka keluarga harus menjadi sarang lahirnya generasi yang peka terhadap penderitaan umat, siap bergerak untuk keadilan, dan mampu membela yang tertindas dengan cara-cara yang mulia dan terarah. melalui jalur keulamaan dan kemasyarakatan, bukan hanya menunggu keputusan resmi politik luar negeri. Dalam hukum keluarga, tidak ada larangan untuk memberi bantuan kepada keluarga jauh yang sedang terzalimi, apalagi jika mereka masih satu tubuh keimanan.
Indonesia juga perlu menghidupkan kembali peran ulama dan tokoh keluarga umat dalam memberi suara. Bukan suara gaduh, tetapi suara yang jernih, tulus, dan berpihak. Dalam tradisi hukum keluarga Islam, ada qawwamah—peran pemimpin sebagai pelindung dan pengarah. Maka negara, sebagai ayah besar, harus bersuara bukan hanya untuk menjaga relasi politik, tapi juga untuk menjaga martabat kemanusiaan.
Akhirnya, konflik Iran dan Israel mungkin tidak akan kita selesaikan dari sini. Tapi kita bisa mulai dari rumah sendiri: dengan menjaga nilai, dengan menyampaikan kebenaran, dan dengan menolak diam. Karena jika dunia menyulut api dan kita hanya memadamkan lilin di dalam rumah, maka kita bukan sedang menjaga damai, kita sedang menunggu rumah kita ikut terbakar.
*PENULIS adalah seorang akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh dan Wakil Ketua Rabithah Thaliban Aceh (RTA)
