JAKARTA-Lonjakan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) yang sempat menembus rekor tertinggi di angka Rp18.000 per dolar AS pada Kamis (4/6/2026) mulai memukul sektor kesehatan domestik. Ketergantungan industri farmasi nasional yang mencapai 90 persen terhadap Bahan Baku Obat (BBO) impor memicu kekhawatiran nyata akan adanya kenaikan harga hingga risiko kelangkaan obat-obatan di pasaran.
Pengamat Kesehatan, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, mengonfirmasi bahwa potensi kenaikan harga ini sangat tinggi mengingat besarnya porsi komponen impor dalam produksi obat dalam negeri. Dampak ini pun mulai memicu kecemasan mendalam bagi para pasien kronis yang bergantung pada obat-obatan rutin.
Alya (25), seorang penderita penyakit jantung rematik yang harus menjalani kontrol bulanan dan mengonsumsi obat pengatur irama jantung seperti bisoprolol, mengaku khawatir. Meski belum merasakan lonjakan harga yang signifikan saat ini, ia cemas fluktuasi kurs akan membuat obatnya sulit diakses atau memicu pembengkakan biaya jika dirinya harus menjalani tindakan operasi di kemudian hari.
Efek Domino: Defisit BPJS Kesehatan hingga Risiko PHK
Dampak pelemahan rupiah ini diprediksi tidak hanya berhenti pada dompet konsumen, melainkan menjalar ke sistem jaminan kesehatan dan keberlangsungan industri:
- Menurunnya Keterjangkauan Masyarakat: Tingkat konsumsi obat di Indonesia yang secara historis sudah rendah karena faktor harga, berisiko kian merosot. Masyarakat dikhawatirkan akan mengurangi dosis atau menunda pengobatan.
- Ancaman Defisit BPJS Kesehatan: Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, mengungkapkan bahwa kenaikan harga obat berpotensi memperparah krisis keuangan BPJS Kesehatan. Saat ini, sisa anggaran lembaga tersebut dilaporkan hanya mampu mengover kurang dari 1,5 bulan pembayaran, atau sudah di bawah standar aman.
- Ancaman Bangkrut bagi Industri Kecil-Menengah: Lonjakan modal kerja akibat mahalnya biaya impor bahan baku membayangi produsen farmasi skala kecil dan menengah. “Ancaman gulung tikar dan PHK menjadi tak terhindarkan,” tegas Tulus.
Menkes: Kenaikan Harga Obat Masih di Bawah 20 Persen
Merespons situasi ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan ketat. Menurutnya, pelemahan kurs tidak serta-merta ditranslasikan 100 persen menjadi kenaikan harga obat karena masih ada komponen lokal seperti gaji karyawan, biaya listrik, dan operasional yang menggunakan mata uang rupiah.
“Kita sudah hitung sih kira-kira berapa range-nya. Yang di atas range itu dipanggil oleh Ibu Rizkia (Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes),” ujar Budi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Lucia Rizka Andalusia, menambahkan bahwa berdasarkan pemetaan Kemenkes, kenaikan harga obat yang terjadi saat ini umumnya berada pada kisaran 5 hingga 20 persen. Pemerintah memastikan angka kenaikan tersebut tidak akan melampaui batas 20 persen.
BPOM Buka Suara Soal Risiko Kelangkaan Pasokan
Di sisi lain, tantangan industri farmasi rupanya tidak hanya datang dari fluktuasi mata uang, melainkan juga dari gangguan rantai pasok (supply chain) global, terutama untuk bahan baku berbasis petrokimia yang terimbas kenaikan harga minyak dunia.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, mengungkapkan bahwa para pelaku usaha sudah mengeluhkan tekanan biaya ini sejak dua bulan lalu. Ia mengakui ada risiko kelangkaan pasokan jika produsen mulai mengurangi atau menghentikan produksi obat tertentu yang dinilai sudah tidak lagi menguntungkan secara bisnis.
“Tentu para pelaku usaha akan menaikkan harga, karena kan tidak ada satu pun produsen yang memproduksi sesuatu kalau dia rugi,” jelas Taruna, Rabu (10/6/2026).
Sebagai langkah mitigasi, BPOM telah mengeluarkan kebijakan relaksasi. Langkah ini berupa kemudahan birokrasi bagi industri farmasi untuk mengalihkan sumber pasokan bahan baku dari negara lain tanpa proses administrasi yang panjang, mempercepat perizinan, serta memberikan fleksibilitas pada penyesuaian kemasan produk demi menekan biaya produksi.
Momentum Kejar Kemandirian Bahan Baku Lokal
Menyikapi krisis ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah agar tidak membiarkan gejolak kurs menjadi alasan bagi pelaku usaha untuk menaikkan harga secara ugal-ugalan yang merugikan konsumen.
Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, menekankan pentingnya negara menjamin ketersediaan obat alternatif yang terjangkau, seperti optimalisasi obat generik.
Baik YLKI maupun FKBI sepakat bahwa momentum ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk mempercepat kemandirian industri farmasi nasional. Dengan kekayaan hayati yang melimpah, Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan fitofarmaka dan bahan baku obat mandiri melalui riset serta hilirisasi yang serius, guna memutus rantai ketergantungan impor jangka panjang. []
