Jakarta – Di tengah gelombang demonstrasi yang memanas, bahkan berujung pada aksi perusakan dan penjarahan, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga negara membuka pintu selebar-lebarnya untuk berdialog dengan publik.
Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan pada Minggu (31/8), Prabowo menyampaikan instruksi tegas: “Saya perintahkan semua kementerian dan lembaga untuk menerima utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, kritik, maupun perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan.”
DPR Ambil Tindakan Tegas
Menyikapi tuntutan publik, Presiden juga mengungkapkan bahwa pimpinan DPR telah bertindak cepat. Beberapa kebijakan kontroversial akan dicabut, termasuk:
- Besaran tunjangan anggota DPR.
- Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Selain itu, para ketua umum partai politik juga telah mengambil langkah tegas. Mulai 1 September 2025, sanksi akan diberikan kepada anggota DPR yang kedapatan membuat pernyataan keliru atau meresahkan.
Membangun Kembali Kepercayaan
Untuk menjembatani kesenjangan dengan masyarakat, DPR berencana mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok sipil untuk berdialog langsung. Ini diharapkan menjadi wadah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka tanpa perlu turun ke jalan.
Prabowo juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga persatuan. “Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Mari kita jaga persatuan dengan semangat gotong royong,” ujarnya, menekankan pentingnya kolaborasi untuk masa depan bangsa.
