JAKARTA, TEMPO.CO – Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk terlibat langsung dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pusat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk mengintegrasikan keahlian akademis dengan pemenuhan gizi masyarakat secara praktis.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa kampus memiliki posisi strategis untuk memastikan keberhasilan program nasional ini melalui pendekatan sains dan manajemen yang profesional.
Berdasarkan paparan BGN, terdapat beberapa poin utama yang menjadi alasan kuat mengapa kampus perlu mengelola dapur MBG secara mandiri:
Implementasi Riset dan Edukasi
Kampus diharapkan menjadikan SPPG sebagai “laboratorium hidup”. Mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu—seperti Ilmu Gizi, Teknologi Pangan, hingga Manajemen—dapat melakukan praktik lapangan langsung. Hal ini memungkinkan adanya pengawasan ketat terhadap standar nutrisi dan higienitas makanan sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah di sekitar wilayah kampus.
Hilirisasi Hasil Produksi Akademis
Dadan menyebutkan bahwa satu unit Satuan Pelayanan membutuhkan dukungan logistik yang besar. Secara teknis, satu unit dapur memerlukan suplai dari; 8 hektare lahan sawah untuk kebutuhan beras, 19 hektare lahan jagung untuk mendukung pakan ternak, dan 3.700 hingga 4.000 ekor ayam untuk pemenuhan protein telur setiap harinya.
Dengan mengelola dapur sendiri, kampus yang memiliki Fakultas Pertanian atau Peternakan dapat menjadikan program MBG sebagai offtaker (pembeli siaga) bagi hasil riset dan produksi mereka sendiri.
Menjamin Standar Higienitas dan Sanitasi
Masalah sanitasi menjadi tantangan besar dalam penyediaan konsumsi massal. Dewan Pakar BGN, Ikeu Tanziha, menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Melalui pengawasan pakar dari universitas, risiko kontaminasi pangan dapat ditekan seminimal mungkin melalui standar operasional prosedur (SOP) yang berbasis ilmiah.
Membangun Ekosistem Ekonomi Lokal
Selain manfaat kesehatan, keterlibatan kampus diproyeksikan mampu menggerakkan ekonomi di lingkungan pendidikan. Program ini membuka peluang kerja bagi tenaga lokal di sekitar kampus dan menciptakan rantai pasok pangan yang lebih pendek dan efisien.
“Kami ingin universitas membangun SPPG secara mandiri. Ini adalah peluang besar bagi kampus untuk menunjukkan perannya dalam pengabdian masyarakat sekaligus mengoptimalkan aset yang dimiliki,” ujar Dadan Hindayana dalam keterangannya di forum pimpinan perguruan tinggi (U25 PTN-BH) di Makassar.
Saat ini, beberapa kampus telah mulai melakukan uji coba, termasuk Universitas Hasanuddin (Unhas) yang telah meresmikan unit layanan serupa pada April 2026. Pemerintah berharap langkah ini segera diikuti oleh perguruan tinggi lain guna mempercepat pencapaian target target swasembada gizi nasional.
