Analisis Komprehensif Dampak Ekonomi Gelombang Demonstrasi di Indonesia Akhir Agustus 2025

Oleh: Tim Analisis Rumoh Data

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan analisis mendalam mengenai dampak multidimensional dari gelombang demonstrasi yang terjadi di Indonesia pada akhir Agustus 2025. Temuan utama menunjukkan bahwa, meskipun fundamental ekonomi makro Indonesia relatif stabil, gejolak sosial ini telah menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan dan bersifat berlapis. Dampak langsung terlihat pada volatilitas pasar keuangan, seperti anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pelemahan Rupiah, serta penarikan modal asing (capital outflow) yang substansial. Di sektor riil, aktivitas bisnis terganggu parah, memicu kerugian operasional dan kekhawatiran dari dunia usaha.

Analisis mendalam, yang didukung oleh pandangan para ekonom, mengindikasikan bahwa demonstrasi ini bukan hanya fenomena politik, melainkan ekspresi akumulasi frustrasi publik terhadap isu-isu ekonomi fundamental, termasuk ketidakadilan pajak, upah yang tidak layak, dan jaminan pekerjaan. Perbandingan historis dengan demonstrasi tahun 1998 dan 2019 menunjukkan bahwa meskipun skala krisis ekonomi saat ini berbeda, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola persepsi dan memulihkan kepercayaan investor memiliki kemiripan. Tanpa penanganan yang kredibel dan komprehensif, risiko jangka menengah bagi Indonesia adalah kehilangan momentum pertumbuhan ekonomi dan tergerusnya kepercayaan investor. Laporan ini merekomendasikan pendekatan strategis yang berfokus pada dialog, transparansi kebijakan, dan reformasi struktural untuk tidak hanya meredam gejolak saat ini, tetapi juga untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih resilien dan inklusif di masa depan.

1. Latar Belakang dan Anatomi Gejolak Sosial

1.1. Kronologi dan Garis Waktu Demonstrasi (25–31 Agustus 2025)

Gelombang demonstrasi besar-besaran yang mengguncang Indonesia pada akhir Agustus 2025 merupakan puncak dari akumulasi ketidakpuasan masyarakat. Rangkaian peristiwa dimulai pada 25 Agustus 2025, ketika ribuan mahasiswa, pekerja, dan elemen masyarakat turun ke jalan di Jakarta untuk menuntut pembatalan tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak proporsional. Aksi ini, yang semula damai, berujung pada bentrokan dengan aparat kepolisian.¹

Pilihan Redaksi

IHSG Menguat Lima Hari Beruntun, Asing Borong Saham Perbankan dan Telekomunikasi

September 16, 2025

Pemerintah Dorong Bantuan Iuran BPJS TK untuk Pekerja UMKM dan Informal

September 16, 2025

Analis Minta Manajemen Baru Bank Aceh Hentikan Beli SBN, Fokus Bangun Ekonomi Daerah

September 13, 2025

Pemerintah Tempatkan Rp 200 Triliun di 5 Bank Negara, Ini Rinciannya

September 12, 2025

Situasi memburuk dengan cepat. Pada 28 Agustus 2025, insiden tragis terjadi di Pejompongan, Jakarta, di mana seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob.¹ Kematian Affan menjadi titik balik yang memicu eskalasi kemarahan massa. Demonstrasi meluas dengan cepat, menyebar ke setidaknya 13 kota di seluruh Indonesia pada 29 Agustus 2025.¹ Kerusuhan terjadi di berbagai lokasi, termasuk pembakaran gedung dewan daerah di Makassar yang menelan empat korban jiwa, serta pembakaran pos polisi di Surabaya dan Pontianak.¹ Aksi massa juga terjadi di Medan, Jambi, Bandung, Banjarmasin, dan Sorong, yang secara efektif melumpuhkan sebagian aktivitas kota dan menyebabkan gangguan layanan transportasi publik, seperti penutupan stasiun MRT.³

1.2. Menganalisis Akar Masalah: Frustrasi Ekonomi sebagai Pemicu Utama

Laporan ini menolak narasi bahwa demonstrasi ini semata-mata didorong oleh agenda politik tersembunyi. Sebaliknya, data dan analisis menunjukkan bahwa akar masalahnya adalah frustrasi ekonomi yang mendalam dan murni di kalangan publik. Para demonstran, khususnya buruh dan mahasiswa, menyuarakan tuntutan yang secara langsung berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi.² Tuntutan ini mencakup penghapusan sistem

outsourcing dan penolakan kebijakan upah murah, yang mencerminkan kegagalan pasar tenaga kerja dalam menciptakan jaminan pekerjaan dan penghasilan yang layak.² Selain itu, mereka menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5 persen, sebuah angka yang tidak hanya sebuah permintaan, tetapi juga indikasi kuat dari penurunan daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.² Tuntutan lain yang sangat spesifik adalah reformasi pajak, di mana para buruh mendesak kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7,5 juta per bulan dan penghapusan pajak atas pesangon, THR, dan Jaminan Hari Tua (JHT).² Tuntutan ini muncul di tengah kemarahan publik atas “pajak besar” yang dikenakan pada rakyat, sementara anggota DPR yang menerima tunjangan besar diduga tidak membayar pajak.³

Ekonom Bhima Yudhistira dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menegaskan bahwa demo ini murni dipicu oleh “kemarahan publik menyikapi situasi ekonomi RI saat ini”.⁶ Menurutnya, pemerintah telah gagal dalam mengatasi masalah lapangan kerja dan ketimpangan, dan terkesan menolak mengakui berbagai tuntutan masyarakat, termasuk reformasi perpajakan dan efisiensi anggaran.⁶ Keterkaitan langsung antara tuntutan spesifik demonstran dengan analisis ekonom ini menunjukkan bahwa gejolak sosial yang terjadi tidak hanya sekadar isu politik permukaan, melainkan sebuah sinyal peringatan struktural dari kerentanan ekonomi yang mendasar. Pasar dan investor yang cerdas tidak hanya akan melihat kerusuhan fisik, tetapi juga menganalisis apa yang memicunya. Kegagalan untuk menanggapi akar masalah ini akan menimbulkan risiko yang jauh lebih besar daripada sekadar volatilitas pasar jangka pendek.

2. Dampak Langsung pada Sektor Keuangan dan Moneter

2.1. Sentimen Pasar Modal: Anjloknya IHSG dan Analisis Aliran Dana Asing

Pasar keuangan, sebagai barometer sensitif terhadap stabilitas politik, bereaksi cepat dan negatif terhadap eskalasi demonstrasi. Pada penutupan sesi I perdagangan Jumat, 29 Agustus 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 2,27% ke level 7.771,28.⁷ Ini merupakan koreksi tajam yang dipicu oleh sentimen negatif dari gejolak domestik. Para analis menegaskan bahwa tekanan jual utama disebabkan oleh “aksi massa yang meluas” yang meningkatkan ketidakpastian politik.⁷

Selain itu, Bank Indonesia mencatat adanya penarikan modal asing (capital outflow) sebesar Rp 250 miliar pada pekan keempat Agustus 2025, dari 25-28 Agustus 2025.⁸ Penarikan dana ini menunjukkan bahwa investor asing mulai menarik diri dari pasar domestik sebagai respons terhadap premi risiko politik yang meningkat. Anjloknya IHSG dan

capital outflow tidak hanya disebabkan oleh kekhawatiran fisik akibat kerusuhan, tetapi juga merupakan manifestasi psikologis dari ketidakpastian dan ketidakpercayaan investor.⁷ Pasar tidak hanya bereaksi terhadap fakta, tetapi juga terhadap persepsi. Jika pemerintah dianggap gagal menangani akar masalah ⁶ dan terkesan represif ¹⁰, persepsi negatif akan bertahan, memicu strategi defensif dan potensi koreksi lebih dalam, terlepas dari seberapa kuat fundamental ekonomi makro Indonesia.

2.2. Volatilitas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar Rupiah juga tertekan di tengah sentimen negatif. Pada 28 Agustus 2025, Rupiah melemah menjadi Rp 16.397 per USD ¹¹, setelah sehari sebelumnya berada di Rp 16.368 per USD.¹² Meskipun terdapat faktor eksternal yang memengaruhi pergerakan mata uang, seperti ketidakpastian politik di Amerika Serikat terkait kebijakan Federal Reserve dan tarif dagang ¹¹, sentimen domestik dari demonstrasi juga berperan signifikan dalam menekan laju Rupiah.⁷

2.3. Kepercayaan Investor: Mengukur Premi Risiko Politik

Pandangan para pakar menunjukkan bahwa cara pemerintah menangani demonstrasi sangat krusial dalam menentukan kepercayaan investor.¹⁰ Rizal Taufikurahman dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) berpendapat bahwa penanganan demo akan menentukan apakah investor melihat Indonesia sebagai negara demokratis yang matang atau sebagai negara dengan ketidakstabilan politik.¹⁰ Jika demonstrasi dipandang sebagai bagian normal dari demokrasi dan dikelola dengan damai, dampaknya minimal. Namun, jika penanganannya represif dan kekerasan meluas, akan muncul premi risiko politik. Kenaikan premi risiko ini akan secara langsung mengurangi keunggulan kompetitif Indonesia sebagai tujuan investasi. Investor jangka pendek yang sensitif akan menarik diri (

outflow), sementara investor jangka panjang akan menunda rencana ekspansi. Penundaan ini pada akhirnya akan membatasi penciptaan lapangan kerja baru.⁹

Tabel 1: Indikator Pasar Finansial Utama Selama Gelombang Demonstrasi (28–29 Agustus 2025)

Indikator	28 Agustus 2025	29 Agustus 2025	Catatan
IHSG	Dibuka menguat ⁷, ditutup menguat tipis (+0,20%) ⁷	Anjlok -2,27% ke level 7.771,28 ⁷	Tekanan jual dipicu sentimen negatif domestik ⁷
Nilai Tukar Rupiah	Rp 16.397 per USD ¹¹	Rp 16.354 per USD (pembukaan) ⁷	Tertekan oleh sentimen domestik dan global ¹¹
Aliran Modal Asing	–	Penarikan modal bersih Rp 250 miliar (25-28 Agustus) ⁸	Investor asing menjual portofolio di pasar domestik ⁸

3. Analisis Gangguan pada Sektor Riil dan Dunia Usaha

3.1. Kerugian Operasional dan Dampak pada Rantai Pasok

Dampak demonstrasi melampaui pasar finansial dan mengganggu operasi sehari-hari di sektor riil. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jakarta bahkan mengeluarkan instruksi kewaspadaan dan menyarankan anggotanya untuk menutup toko sementara guna menjaga keselamatan dari potensi kerusuhan.¹³ Hal ini mengakibatkan terganggunya aktivitas perdagangan secara signifikan.¹³ Di sektor pariwisata, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) melaporkan banyak pembatalan reservasi di Jakarta akibat demonstrasi.⁴ Gangguan juga terjadi pada sektor transportasi. Penutupan sementara stasiun MRT Jakarta dan beberapa gerbang tol ⁴ mengganggu mobilitas dan logistik, yang merupakan urat nadi perekonomian. Tindakan asosiasi seperti APINDO untuk menginstruksikan penutupan toko bukan hanya tentang kerugian finansial langsung, tetapi juga tentang risiko kelangsungan bisnis yang membuat lingkungan usaha menjadi tidak dapat diprediksi. Langkah ini menunjukkan hilangnya kepercayaan pada kemampuan pemerintah untuk menjamin keamanan dan ketertiban.

3.2. Ancaman terhadap Lapangan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat

Tuntutan para buruh untuk “menolak upah murah” dan “stop PHK” ² menunjukkan bahwa isu ini sudah ada sebelum demonstrasi. Namun, demonstrasi yang berkepanjangan dapat memperburuk keadaan. Ekonom khawatir bahwa jika ketidakstabilan berlanjut, investor akan menunda rencana ekspansi, yang pada akhirnya akan membatasi penciptaan lapangan kerja baru.⁹ Hal ini akan menghambat pemulihan ekonomi agar tidak dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.⁹

4. Konteks Historis dan Prediksi Pola Dampak Ekonomi

4.1. Refleksi dari Krisis 1998: Perbandingan Faktor Pemicu Ekonomi dan Sosial

Krisis 1998 merupakan contoh ekstrem di mana kerusuhan sosial berakar dari krisis moneter dan ekonomi yang sudah parah.¹⁵ Data ekonomi saat itu sangat memprihatinkan: PDB terkontraksi 13,1%, inflasi melonjak di atas 70%, dan Rupiah anjlok dari sekitar Rp 2.600 menjadi lebih dari Rp 17.000 per USD.¹⁵ Dalam kasus 1998, demonstrasi adalah konsekuensi dari kehancuran ekonomi yang sudah terjadi, bukan pemicunya.

4.2. Perbandingan dengan Demonstrasi 2019

Demonstrasi pada 2019 (Aksi #ReformasiDikorupsi) lebih terfokus pada isu hukum dan politik, seperti penolakan RUU KPK dan RUU KUHP, meskipun ada unsur ekonomi yang melatarbelakangi, seperti ketidakadilan sosial-ekonomi.¹⁷ Gejolak ini juga menimbulkan sentimen negatif di pasar saham ¹⁷, menunjukkan sensitivitas pasar terhadap gejolak politik.

Perbandingan historis menunjukkan bahwa gejolak 2025 memiliki karakteristik yang unik. Tidak seperti 1998 di mana krisis ekonomi memicu demonstrasi, pada 2025, demonstrasi yang dipicu oleh isu ekonomi yang mendalam berisiko memicu krisis ekonomi.⁶ Tuntutan demonstran di 2025 adalah manifestasi dari ketidakpuasan struktural yang sudah ada, yang belum sepenuhnya tercermin dalam data PDB. Ini adalah krisis kepercayaan, bukan krisis moneter seperti 1998. Skenario risiko utama bukanlah kebangkrutan massal atau devaluasi Rupiah yang ekstrem, melainkan erosi kepercayaan investor yang lambat namun pasti yang akan menghentikan aliran investasi, menghambat penciptaan lapangan kerja, dan pada akhirnya membuat target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai.²⁰

Tabel 2: Komparasi Dampak Ekonomi Demonstrasi 1998, 2019, dan 2025

Faktor	Krisis 1998	Demonstrasi 2019	Demonstrasi 2025
Pemicu Utama	Krisis moneter parah di Asia Tenggara yang memicu kehancuran ekonomi domestik.¹⁵	Isu hukum dan politik (revisi UU KPK, RKUHP) yang memicu ketidakpuasan.¹⁷	Frustrasi ekonomi (upah murah, PHK, ketidakadilan pajak) yang dipercepat oleh isu politik.²
Pertumbuhan PDB	Terkontraksi sangat tajam (-13,1%).¹⁵	Dampak minim, pertumbuhan PDB tetap positif.	Risiko kehilangan momentum, prediksi sulit tumbuh di atas 5%.²⁰
Pergerakan Rupiah	Anjlok ekstrem dari ∼Rp 2.600 menjadi lebih dari Rp 17.000 per USD.¹⁵	Melemah akibat sentimen, namun tidak drastis.	Tertekan oleh sentimen domestik, melemah menjadi ∼Rp 16.400 per USD.¹¹
Kondisi Pasar Keuangan	Pailit massal di sektor perbankan, capital flight besar-besaran.¹⁶	IHSG mengalami sentimen negatif, tetapi tidak kolaps.¹⁷	IHSG anjlok 2,27% ⁷, terjadi	capital outflow Rp 250 miliar.⁸

5. Penanganan Pemerintah dan Proyeksi Jangka Menengah

5.1. Analisis Respons Pemerintah: Antara Janji dan Tindakan di Lapangan

Respons pemerintah terhadap demonstrasi memainkan peran kunci dalam membentuk persepsi publik dan investor. Presiden Prabowo menyampaikan belasungkawa dan berjanji mengusut tuntas insiden yang menewaskan pengemudi ojek online.⁹ Di sisi lain, polisi diberikan perintah untuk “menindak tegas” aksi anarkis.⁷ Namun, di saat yang sama, ada pula persepsi bahwa pemerintah terkesan “menjauh” dari massa, seperti ketika anggota DPR diimbau untuk

Work From Home (WFH) ⁷, dan para pejabat negara terkesan menolak mengakui tuntutan.⁶ Respons yang tidak terkoordinasi ini—antara belasungkawa dan janji investigasi versus penggunaan kekuatan dan jarak dengan rakyat—menciptakan kontradiksi naratif. Kekosongan dialog dan narasi yang membingungkan ini memberikan ruang bagi narasi ketidakstabilan politik untuk berkembang, yang merupakan racun bagi kepercayaan investor.

5.2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi: Risiko Kehilangan Momentum Pemulihan

Para ekonom menilai bahwa gejolak ini berisiko membuat Indonesia kehilangan momentum pemulihan ekonomi.²⁰ Kondisi di mana “daya beli masyarakat yang rendah bertemu dengan meningkatnya kemarahan publik” ²⁰ dapat menjadi faktor penghambat. Bhima Yudhistira memprediksi akan sulit bagi ekonomi untuk tumbuh di atas 5% di sisa tahun ini dan menyebut situasi ini sebagai “ultimate storm”.²⁰

6. Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis

6.1. Sintesis Temuan: Memahami Kerentanan Ekonomi di Balik Gejolak Politik

Secara keseluruhan, demonstrasi akhir Agustus 2025 harus dipahami sebagai fenomena multidimensional. Dampak ekonominya tidak hanya terbatas pada volatilitas pasar jangka pendek, tetapi juga mencerminkan kerentanan struktural yang lebih dalam. Laporan ini menyimpulkan bahwa gejolak ini adalah sinyal peringatan bahwa ketidakpuasan publik terhadap isu-isu fundamental ekonomi telah mencapai titik kritis. Penanganan yang tidak tepat berisiko mengubah volatilitas jangka pendek menjadi erosi kepercayaan jangka panjang, yang pada akhirnya akan menghambat potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

6.2. Rekomendasi Jangka Pendek dan Panjang untuk Pembuat Kebijakan

Untuk merespons situasi ini secara efektif, pendekatan strategis yang komprehensif diperlukan.

Rekomendasi Jangka Pendek (Respons Cepat):

Dialog Transparan: Segera buka ruang dialog yang kredibel dengan perwakilan demonstran dari berbagai elemen masyarakat, bukan hanya serikat pekerja atau mahasiswa, untuk mendengarkan aspirasi secara langsung.
Tanggapan terhadap Tuntutan: Berikan tanggapan yang kredibel dan spesifik terhadap tuntutan ekonomi, seperti membentuk tim kerja yang berisi perwakilan buruh, pengusaha, dan akademisi untuk meninjau kebijakan upah minimum dan reformasi pajak.
Manajemen Komunikasi Krisis: Pemerintah harus menguasai narasi dengan komunikasi yang konsisten dan meyakinkan, menghindari pernyataan yang kontradiktif atau dianggap meremehkan.

Rekomendasi Jangka Panjang (Reformasi Struktural):

Reformasi Kebijakan Ketenagakerjaan: Evaluasi ulang kebijakan outsourcing dan upah minimum untuk memastikan keseimbangan antara daya saing industri dan kesejahteraan pekerja.
Reformasi Pajak Komprehensif: Lakukan reformasi pajak yang adil dan pro-rakyat, termasuk meninjau kembali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan penghapusan pajak yang memberatkan, seperti pajak pesangon.
Penguatan Institusi Demokrasi: Menunjukkan komitmen untuk mendengarkan aspirasi publik, termasuk melalui revisi kebijakan yang kontroversial, untuk memulihkan kepercayaan institusional yang terkikis.

Stabilitas ekonomi Indonesia di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk merespons tidak hanya gejolak di jalanan, tetapi juga akar masalah yang memicunya. Kunci untuk mempertahankan momentum pertumbuhan adalah dengan membuktikan kepada investor dan rakyat bahwa demokrasi dan ekonomi dapat berjalan beriringan tanpa biaya sosial yang tinggi.