Oleh: Muhammad Jais, S.E., M.Sc. IBF*
Dalam beberapa tahun terakhir, isu investasi hijau atau green investment telah menjadi pembahasan krusial di tingkat global dan nasional. Konsep ini muncul sebagai respons mendesak terhadap krisis iklim yang semakin nyata dan kebutuhan akan model pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai salah satu negara berkembang dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan populasi besar, Indonesia menghadapi tantangan ganda: menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus memastikan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Di tengah tekanan global untuk dekarbonisasi dan meningkatnya tuntutan pembangunan yang bertanggung jawab, investasi hijau menawarkan jalan tengah yang menjanjikan, berpotensi menjadi lokomotif baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang selaras dengan kelestarian ekologi.
Investasi Hijau: Konseptualisasi dan Realitas Implementasi di Indonesia
Secara konseptual, investasi hijau merujuk pada penanaman modal dalam proyek atau aktivitas ekonomi yang secara fundamental mendukung mitigasi perubahan iklim, efisiensi energi, dan pelestarian lingkungan. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mendefinisikan investasi hijau secara luas, mencakup sektor-sektor kunci seperti pembangunan infrastruktur energi rendah karbon, pengelolaan limbah berkelanjutan, pengelolaan air bersih, pertanian berkelanjutan, serta penerapan teknologi ramah lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan sirkular. Investasi ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak positif lingkungan dan sosial yang terukur.
Namun, realisasi konsep ideal ini masih menemui berbagai hambatan signifikan di Indonesia. Data dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa realisasi investasi triwulan I-2025 mencapai Rp 465,2 triliun, merepresentasikan sekitar 24,4% dari target investasi nasional tahun ini. Meskipun angka ini menunjukkan pertumbuhan, analisis mendalam pada struktur investasi menunjukkan bahwa sektor yang menyerap investasi terbesar masih didominasi oleh industri pertambangan dan pengolahan logam dasar. Ironisnya, banyak dari industri ini, meskipun vital bagi perekonomian, belum mengadopsi prinsip hijau secara menyeluruh dan masih bergantung pada praktik yang intensif karbon atau berpotensi merusak lingkungan. Misalnya, investasi pada nikel, meskipun mendukung transisi energi melalui baterai kendaraan listrik, seringkali masih diwarnai oleh isu deforestasi dan pengelolaan limbah pertambangan yang belum optimal.
Tantangan Ekologis Indonesia: Deforestasi, Ketergantungan Fosil, dan Dampaknya
Situasi ini semakin kompleks mengingat kondisi ekologis Indonesia yang rapuh. Laporan terbaru mencatat bahwa pada tahun 2024, Indonesia mengalami deforestasi seluas 261.575 hektare, menjadikan negara ini sebagai salah satu negara dengan tingkat kehilangan hutan tertinggi di dunia. Angka ini, yang setara dengan lebih dari tiga kali luas wilayah DKI Jakarta, tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati yang kaya, tetapi juga mengurangi kapasitas penyerapan karbon alami Indonesia, mempercepat laju perubahan iklim global.
Di sisi lain, ketergantungan energi nasional masih sangat tinggi pada bahan bakar fosil. Hampir 70% dari kebutuhan energi sektor pengolahan industri nasional masih dipenuhi oleh batubara, sumber energi yang paling intensif karbon. Ketergantungan ini jelas bertentangan dengan prinsip investasi hijau dan komitmen global Indonesia untuk melakukan transisi menuju energi bersih, sebagaimana termaktub dalam Nationally Determined Contribution (NDC) di bawah Paris Agreement. Emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan industri merupakan kontributor signifikan terhadap total emisi nasional.
Kondisi ekologis dan ketergantungan energi fosil ini menuntut transformasi struktural yang mendalam dalam arah kebijakan investasi dan realisasinya. Investasi yang tidak memperhatikan aspek lingkungan bukan hanya mengancam keberlanjutan jangka panjang sumber daya alam dan lingkungan, tetapi juga menimbulkan biaya sosial dan ekologis yang tinggi bagi masyarakat lokal, seperti kerusakan ekosistem, polusi, hingga konflik agraria. Penyakit pernapasan akibat polusi udara, hilangnya mata pencarian tradisional, dan risiko bencana alam yang meningkat adalah beberapa contoh biaya tak langsung yang harus ditanggung masyarakat.
Bukti Empiris dan Prospek Ekonomi Investasi Hijau
Meskipun tantangan yang ada, sejumlah studi internasional dan pengalaman negara lain secara empiris menunjukkan bahwa investasi hijau tidak hanya mendatangkan manfaat lingkungan yang jelas, tetapi juga berdampak positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di Tiongkok, misalnya, sebuah studi menemukan bahwa peningkatan 1% dalam investasi pengelolaan limbah berkontribusi pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,41%. Ini menunjukkan bahwa investasi pada sektor lingkungan dapat memicu aktivitas ekonomi yang produktif dan menciptakan lapangan kerja baru.
Demikian pula di Eropa, data menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% investasi hijau berkorelasi positif dengan kenaikan PDB sekitar 0,05%. Angka ini mungkin terlihat kecil, namun kumulatifnya memberikan dampak substansial terhadap ekonomi makro, terutama dalam jangka panjang. Investasi hijau seringkali mendorong inovasi teknologi, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan membuka pasar baru untuk produk dan jasa berkelanjutan.
Temuan-temuan ini secara efektif membantah anggapan lama bahwa keberlanjutan lingkungan bertentangan dengan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada energi bersih, efisiensi sumber daya, dan praktik ekonomi sirkular justru menjadi daya tarik baru bagi investasi jangka panjang. Hal ini diperkuat oleh meningkatnya kesadaran pasar dan konsumen global terhadap isu lingkungan, yang secara langsung memengaruhi preferensi investasi dan keputusan pembelian. Investor institusional, dana pensiun, dan bahkan perbankan semakin mengintegrasikan kriteria Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) dalam keputusan investasi mereka, menjadikan proyek-proyek hijau lebih menarik secara finansial.
Upaya Pemerintah Indonesia: Dari APBN hingga Obligasi Hijau
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen awal yang patut diapresiasi melalui berbagai instrumen fiskal dan kebijakan untuk mendorong investasi hijau. Beberapa langkah strategis yang telah diimplementasikan meliputi:
- Insentif Pajak dan Bea Masuk: Pemerintah telah memberlakukan berbagai insentif pajak, seperti tax holiday dan tax allowance, untuk sektor energi baru dan terbarukan (EBT), industri pengolahan limbah, dan teknologi ramah lingkungan. Selain itu, penghapusan bea masuk untuk impor peralatan EBT bertujuan untuk mengurangi biaya investasi awal dan mempercepat pengembangan proyek energi bersih.
- Penerbitan Instrumen Pembiayaan Berkelanjutan: Indonesia adalah salah satu negara pionir dalam penerbitan sukuk hijau (green sukuk) dan obligasi hijau (green bonds) di pasar keuangan global. Hingga kini, beberapa kali penerbitan telah dilakukan, dengan dana yang terkumpul dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti infrastruktur transportasi berkelanjutan, energi terbarukan, dan pengelolaan limbah. Ini menyediakan alternatif pembiayaan yang inovatif dan menarik investor yang berorientasi pada keberlanjutan.
- Reformasi Belanja Negara: Kementerian Keuangan secara aktif merencanakan reformasi arah belanja negara agar lebih responsif terhadap agenda transisi energi dan perubahan iklim. Ini mencakup pengintegrasian pertimbangan keberlanjutan dalam alokasi anggaran sektor, peningkatan subsidi untuk teknologi hijau, dan penurunan subsidi untuk aktivitas yang merusak lingkungan.
- Kerja Sama Internasional dan Pendanaan Iklim: Indonesia juga aktif mencari pendanaan dan dukungan teknis dari mitra internasional, seperti melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) yang bertujuan untuk mempercepat pensiun dini PLTU batubara dan memperluas kapasitas EBT dengan bantuan finansial dari negara maju.
Meskipun demikian, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Tantangan birokrasi, tumpang tindih regulasi, dan kurangnya kapasitas di tingkat daerah seringkali menjadi penghambat implementasi di lapangan.
Rekomendasi Strategis: Lima Pilar Transformasi Hijau Indonesia
Mengacu pada rekomendasi OECD (2025) dan lessons learned dari berbagai negara, terdapat lima strategi utama yang perlu diadopsi secara komprehensif oleh Indonesia untuk memastikan keberhasilan transformasi menuju ekonomi hijau dan memaksimalkan potensi investasi hijau:
- Penguatan Tata Kelola dan Insentif Fiskal Pro-Lingkungan: Diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan kebijakan dan regulasi terkait investasi hijau. Hal ini mencakup harmonisasi perizinan, penyederhanaan birokrasi, dan pengembangan sistem insentif fiskal yang lebih terarah dan menarik bagi proyek-proyek hijau. Insentif ini harus mampu mengatasi risiko awal investasi dan membuat proyek hijau lebih kompetitif dibandingkan proyek konvensional.
- Integrasi Komitmen Iklim dalam Perencanaan Pembangunan: Komitmen iklim nasional, termasuk NDC dan strategi jangka panjang rendah karbon, harus secara penuh diintegrasikan ke dalam setiap level perencanaan pembangunan: dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ini memastikan bahwa semua sektor dan tingkatan pemerintahan memiliki visi yang sama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
- Mendorong Peran Serta Sektor Swasta yang Robust: Pemerintah harus menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, transparan, dan prediktabel bagi sektor swasta. Ini mencakup penyediaan kepastian hukum, regulasi yang jelas, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, serta skema insentif yang menarik, seperti jaminan investasi, risk-sharing mechanism, dan akses ke pembiayaan preferensial. Dialog berkelanjutan dengan pelaku industri hijau juga penting untuk memahami kebutuhan dan hambatan yang mereka hadapi.
- Memperkuat Kapasitas Lembaga Keuangan dan Inovasi Pembiayaan: Lembaga keuangan, baik bank konvensional maupun syariah, perlu didorong untuk lebih aktif dalam pembiayaan hijau melalui peningkatan kapasitas analisis risiko lingkungan, pengembangan produk pembiayaan yang inovatif (misalnya, green credit lines, sustainable linked loans), dan mobilisasi dana dari investor institusional. Skema blended finance (perpaduan dana publik dan swasta) dan dana transisi (untuk membiayai pensiun dini PLTU) dapat menjadi kunci untuk menutup kesenjangan pembiayaan.
- Melibatkan Masyarakat Sipil dan Komunitas Terdampak: Prinsip keadilan iklim harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan investasi hijau. Ini berarti melibatkan masyarakat sipil, komunitas adat, dan kelompok rentan yang mungkin terdampak oleh transisi energi dan proyek hijau. Partisipasi mereka dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan proyek dapat mencegah konflik sosial, memastikan distribusi manfaat yang adil, dan meningkatkan legitimasi kebijakan.
Menuju Masa Depan Investasi Hijau yang Inklusif dan Berkeadilan
Investasi hijau bukan sekadar wacana global atau tren sesaat—ia adalah keniscayaan strategis bagi negara seperti Indonesia yang tengah menghadapi tekanan ekologis dan ekonomi secara bersamaan. Jika dikelola dengan baik, investasi ini dapat menjadi pilar baru pembangunan nasional yang tidak hanya menjanjikan keuntungan finansial yang berkelanjutan, tetapi juga memastikan keberlangsungan sumber daya alam dan kualitas hidup bagi generasi mendatang. Dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat dan urbanisasi yang pesat, kebutuhan akan infrastruktur dan layanan yang ramah lingkungan akan semakin mendesak.
Dengan dukungan kebijakan fiskal yang berpihak pada keberlanjutan, komitmen kuat dari sektor swasta untuk mengadopsi praktik bisnis hijau, serta partisipasi aktif dan inklusif dari masyarakat, masa depan investasi hijau di Indonesia bukan hanya mungkin, tetapi mutlak diperlukan. Inilah saatnya menempatkan pertumbuhan ekonomi yang kokoh, pelestarian alam yang lestari, dan keadilan sosial yang merata dalam satu tarikan napas kebijakan yang terintegrasi dan holistik. Transformasi ini bukan hanya tentang investasi modal, melainkan investasi pada masa depan Indonesia yang lebih hijau, adil, dan sejahtera.
*PENULIS: Alumni S2 Islamic Banking and Finance di International Islamic University Malaysia dan juga Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI)
